Jenis dan Hierarki Perundangan

Jenis dan Hierarki

Hierarki maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut adalah hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

1.     UUD 1945, merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. UUD 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

2.     Undang-Undang (UU)

3.     Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

4.     Peraturan Pemerintah (PP)

5.     Peraturan Presiden (Perpres)

6.     Peraturan Daerah (Perda), termasuk pula Qanun yang berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam, serta Perdasus dan Perdasi yang berlaku di di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dari Peraturan Perundang-undangan tersebut, aturan yang mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

Undang Undang Dasar 1945

UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.
Naskah resmi UUD 1945 adalah:

• Naskah UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal
• Naskah Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat UUD 1945 (masing-masing hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999, 2000, 2001, 2002).

Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Satu Naskah dinyatakan dalam Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini.

 

Undang Undang

Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
Materi muatan Undang-Undang adalah:

• Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi: hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara.
• Diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota).
Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengundangan Peraturan Perundang-undangan

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

Bahasa dalam Peraturan Peraturan Perundang-undangan

Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk kepada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun demikian bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan azas sesuai dengan kebutuhan hukum.
Penyerapan kata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan, jika kata atau frase tersebut memiliki konotasi yang cocok, lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia, mempunyai corak internasional, lebih mempermudah tercapainya kesepakatan, atau lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Ketetapan MPR

Perubahan (Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya (seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK).
Dengan demikian MPR kini hanya dapat menetapkan ketetapan yang bersifat penetapan, yaitu menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, serta memilih Presiden dan Wapres apabila Presiden dan Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama.

Sumber Hukum Administrasi Negara

V. SUMBER-SUMBER HUKUM

A. Pengertian

     Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal, darimana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mulanya hukum.

B. Sumber Hukum Materiil

 Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum, yaitu faktor idiil dan faktor kemasyarakatan. Faktor idiil adalah patokan-patokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh pembentuk undang-undang, faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku, seperti: struktur ekononmi, kebiasaan, hukum yang berlaku, agama, kesusilaan dll.

C.  Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal.

Termasuk sumber hukum formal:

1. Undang-undang.

2. Kebiasaan.

3. Yurisprudensi.

4. Traktaat.

5. Doktrin.

Undang-undang ialah peraturan Negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang dan mengikat masyarakat.

Undang-undang dibedakan;

1. Undang-undang dalam arti meteriil yaitu setiap peraturan perundang-undangan yang isinya mengikat langsung masyarakat secara umum.

2. Undang-undang dalam arti formal yaitu setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang melalui tata cara dan prosedur yang berlaku.

Persyaratan bahwa setiap undang-undang harus diundangkan oleh Sekretaris Negara dan dimuat didalam Lembaran Negara (LN).

Mulai berlaku dan mengikat:

1. disebutkan dalam undang-undang itu sendiri, jika tidak

2. untuk jawa dan madura mulai berlaku hari ke-30 sejak diundangkan.

3. untuk daerah lain mulai berlaku hari ke-100 sejak diundangkan.

Setelah persyaratan dipenuhi maka berlaku fictie hukum bahwa setiap orang dianggap telah mengetahuinya dan terikat oleh undang-undang itu.

Asas berlakunya undang-undang:

1. Undang-undang tidak berlaku surut.

2. Lex posterior derogat legi priori.

3. Lex superior derogat legi inferiori.

4. lex specialis derogate legi generali.

5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

VI. JENIS-JENIS LAPANGAN HUKUM

A. Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk Negara, bentuk pemerintahan, alat-alat perlengkapan Negara dan hubungan tata kerja alat perlengkapan Negara tersebut.

B. Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur bagaimana cara alat perlengkapan Negara harus berbuat dalam melaksanakan tugasnya.

C. Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga.

D. Hukum Pidana, adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kepentingan umum, kejahatan atau pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi pelaku.

E. Hukum Dagang adalah aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan lainnya khususnya dalam hal perniagaan.

F. Hukum Agraria adalah keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulus yang mengatur agrarian (Bumi, Air, Ruang Angkasa, Kekayaan Alam Yang Terkandung Didalamnya).

G. Hukum Pajak adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas Negara.

H. Hukum Perburuhan keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan.

I. Hukum Internasional hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas Negara (yang bukan bersifat perdata).

J. Hukum Acara adalah aturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum materiil melalui pengadilan.

K. Hukum Adat adalah adat istiadat yang mempunyai akibat hukum.

L. Hukum Islam adalah hukum  yang bersumber dari Wahyu Tuhan, Sunnah Rosul dan Ijtihad.

Atribusi, Kewenangan, Delegasi dan Mandat

ATRIBUSI

Kewenangan atribusi, adalah bentuk kewenangan yang didasarkan atau diberikan oleh UUD atau Undang-Undang kepada suatu lembaga negara/pemerintahan. Kewenangan tersebut terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Contoh: kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat

Teori atribusi membahas bagaimana seseorang menyusun suatu penjelasan berangkat dari kata tanya "mengapa" (Kelley,2003). Teori ini berkembang dalam psikologi sosial terutama sebagai senjata yang digunakan dalam menjawab berbagai permasalahan terkait dengan persepsi sosial. Misalnya, jika seorang berlaku agresif, apakah hal ini berarti ia seorang yang agresif (karakteristik individu) ataukah karena situasi yang mengharuskan ia berbuat demikian (situasional)? Tentu saja atribusi sangat berhubungan dengan informasi-informasi yang memang digunakan dalam menarik kesimpulan. Atribusi memiliki keistimewaan yang telah ditemukan oleh Bradbury & Fincham (1990 dalam Dwyer,2000). Dalam studinya, terungkap bahwa tipe atribusi dapat menjadi petunjuk suatu hubungan itu baik atau tidak.

KEWENANGAN

Wewenang (authority) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.

T. Hani Handoko membagi dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang:

→Teori Formal(Pandangan klasik): wewenang adalah dianugrahkan ; wewenang ada karena seseorang diberikan atau dilimpahkan hal tersebut. Pandangan mengangap bahwa wewenang berasal dari tingkat masyarakat yang sangat tinggi dan kemudian secara hukum diturunkan dari tingkat ketingkat.

→Teori Penerimaan (acceptance theory of authority): berpendapat bahwa wewenang seseorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan dan ini tidak tergantung pada penerima ( reciver).

Wewenang merupakan syaraf yang berfungsi sebagai penggerak dari pada kegiatan-kegiatan. Wewenang yang bersifat informal, untuk mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahan. Disamping itu wewenang juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan. Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan yang ada dalam organisasi. Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai.

DELEGASI

            Delegasi adalah pelimpahan tanggung-jawab dan wewenang kepada anak buah atau rekan kerja. Delegasi memiliki dua unsure penting yaitu Tanggung-jawab adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan Wewenang : kekuasaan untuk menunaikan kewajibannya. seseorang yang menyerahkan tugas dan kewenangannya kepada seseorang lain dalam batas kepemimpinannya, yang dipercayainya mampu  merampungkan atau menjaga tugas dan kewenangannya itu, secara hukum dan moral harus ikut bertanggung-jawab atas segala kejadian yang dilakukan oleh orang (dan pembantu-pembantunya) yang menerima delegasi itu, betapa kecil pun akibat kejadian tersebut terhadap organisasi. Karena itu setiap unsur pimpinan berkewajiban melakukan pengawasan pada bawahan langsungnya, dan bertanggung-jawab atas semua yang terjadi dalam kepemimpinannya. Misalnya pimpinan terendah dalam organisasi adalah bawahan dari pimpinan diatasnya, berurutan sampai ke pimpinan tertinggi, dan diberikan kepercayaan oleh atasan langsungnya. Dengan demikian, walaupun kesalahan / kekeliruan / pelanggaran terjadi dan dilakukan dalam batas tugas dan tanggung-jawab pimpinan yang terendah dalam organisasi, setiap pimpinan yang terlbat dalam pendelegasian tugas itu, secara hukum dan moral harus bertanggung-jawab. Harus dicamkan, bahwa pendelegasian berlaku dari atas sampai ke bawah, dan karena itu semua yang terlbat dalam pendelegasian itu secara hukum dan moril harus bertanggung-jawab.

MANDAT

Mandat adalah perintah atau arahan yang diberikan oleh orang banyak (rakyat, perkumpulan, dsb) kepada seseorang (beberapa orang) untuk dilaksanakan sesuai dengan kehendak orang banyak itu. Sehingga contohnya ketika kepala daerah memerintahkan bawahannya mengeluarkan uang daerah untuk suatu kepentingan, maka konsekuensi tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat (kepala daerah).

Konsep Diri

Konsep Diri adalah tentang apa saja yang kita “fikirkan” dan kita “rasakan” tentang diri kita. Pada saat kita berfikir tentang “Citra Diri” kita, berarti kita sedang memikirkan diri kita. Tetapi pada saat yang bersamaan (simultan), kita juga memiliki “Harga Diri” atau apa yang kita rasakan tentang diri kita. Apakah kita merasa nyaman ataukah gelisah dengan “Citra Diri” yang kita pilih tersebut ?

Sebaiknya pilih yang “citra diri positif” dan “harga diri yang baik”. Niscaya kita termasuk kelompok yang bahagia.

Konsep diri dapat didefinisikan secara umum sebagai keyakinan, pandangan atau penilaian seseorang terhadap dirinya. Seseorang dikatakan mempunyai konsep diri negatif jika ia meyakini dan memandang bahwa dirinya lemah, tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak kompeten, gagal, malang, tidak menarik, tidak disukai dan kehilangan daya tarik terhadap hidup. Orang dengan konsep diri negatif akan cenderung bersikap pesimistik terhadap kehidupan dan kesempatan yang dihadapinya. Ia tidak melihat tantangan sebagai kesempatan, namun lebih sebagai halangan. Orang dengan konsep diri negatif, akan mudah menyerah sebelum berperang dan jika gagal, akan ada dua pihak yang disalahkan, entah itu menyalahkan diri sendiri (secara negatif) atau menyalahkan orang lain.  

Konsep diri terbentuk melalui proses belajar sejak masa pertumbuhan seorang manusia dari kecil hingga dewasa. Lingkungan, pengalaman dan pola asuh orang tua turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap konsep diri yang terbentuk. Sikap atau respon orang tua dan lingkungan akan menjadi bahan informasi bagi anak untuk menilai siapa dirinya. Oleh sebab itu, seringkali anak-anak yang tumbuh dan dibesarkan dalam pola asuh yang keliru dan negatif, atau pun lingkungan yang kurang mendukung, cenderung mempunyai konsep diri yang negatif. Hal ini disebabkan sikap orang tua yang misalnya : suka memukul, mengabaikan, kurang memperhatikan, melecehkan, menghina, bersikap tidak adil, tidak pernah memuji, suka marah-marah, dsb - dianggap sebagai hukuman akibat kekurangan, kesalahan atau pun kebodohan dirinya. Jadi anak menilai dirinya berdasarkan apa yang dia alami dan dapatkan dari lingkungan. Jika lingkungan memberikan sikap yang baik dan positif, maka anak akan merasa dirinya cukup berharga sehingga tumbuhlah konsep diri yang positif.  

Konsep diri ini mempunyai sifat yang dinamis, artinya tidak luput dari perubahan. Ada aspek-aspek yang bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, namun ada pula yang mudah sekali berubah sesuai dengan situasi sesaat. Misalnya, seorang merasa dirinya pandai dan selalu berhasil mendapatkan nilai baik, namun suatu ketika dia mendapat angka merah. Bisa saja saat itu ia jadi merasa “bodoh”, namun karena dasar keyakinannya yang positif, ia berusaha memperbaiki nilai.

Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola pikiran, perilaku dan perasaan dalam diri seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam manajemen diri terkandung tiga usur utama yakni perasaan (affection), perilaku (behvior) dan pikiran (cognition) yang kemudian disingkat menjadi ABC. Konsep manajemen diri ini mulai dikenalkan oleh Brian Yates (1989) dan pada tahun 1999 self management ini disempurnakan oleh O'Keefe dan Berger dalam bukunya yang berjudul self management on college student: approach ABC. Manajemen diri ini sangat berguna bagi siapa saja yang ingin mengelola dirinya dalam kehidupan yag lebih baik.

Strategi pemecahan masalah

1. Penafsiran Masalah : Disebut juga dengan mendefinisikan masalah ~ dengan cara berpikir kreatif

2. strategi Pemecahan Masalah : Membuat seleksi terhadap strategi pemecahan masalah yang terbaik

Trial and error=Makan waktu yang lama (STM)

Informational Retrieval =Mendapatkan kembali informasi : Untuk dapatkan pemecahan masalah dengan cepat (LTM)

Algoritma=Suatu metode pemecahan masalah yang menjamin suatu pemecahan masalah jika tersdia kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkannya (Usaha yang dilakukan untuk dapatkan jawaban yang cukup lama). Ex= S,K,E        ; EKS

Heuristic=membantu untuk menyederhanakan masalah, dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu

IMPLIKASI HUKUM PERKEMBANGAN GATT TERHADAP HUKUM NASIONAL INDONESIA

Perkembangan dalam teknologi dan pola kegiatan ekonomi membuat masyarakat di dunia semakin saling bersentuhan, saling membutuhkan, dan saling menentukan nasib satu sama lain, tetapi juga saling bersaing. Hal ini secara dramatis terutama terlihat dalam kegiatan perdagangan dunia, baik di bidang barang-barang (trade in goods), maupun di bidang jasa (trade in services). Saling keterkaitan ini memerlukan adanya kesepakatan mengenai aturan main yang berlaku. Aturan main yang diterapkan untuk perdagangan internasional adalah aturan main yang berkembang dalam sistem GATT/WTO.[16]

Manakala ekonomi menjadi terintegrasi, harmonisasi hukum mengikutinya. Terbentuknya WTO (World Trade Organization) telah didahului oleh terbentuknya blok-blok ekonomi regional seperti Masyarakat Eropah, NAFTA, AFTA dan APEC. Tidak ada kontradiksi antara regionalisasi dan globalisasi perdagangan. Sebaliknya integrasi ekonomi global mengharuskan terciptanya blok-blok perdagangan baru. Berdagang dengan WTO dan kerjasama ekonomi regional berarti mengembangkan institusi yang demokratis, memperbaharui mekanisme pasar, dan memfungsikan sistim hukum.

Perkembangan yang mandiri dari perusahaan multinasional kerap kali diramalkan sebagai perkembangan suatu badan yang benar-benar tanpa kebangsaan, dan benar-benar mandiri. Peradaban dunia yang kemudian menjadi hukum internasional turut mempengaruhi pembangunan hukum nasional dan sistem perekonomian negara berkembang. Globalisasi ekonomi sekarang ini adalah manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional. Sebagai suatu ideologi, globalism menawarkan seperangkat ide, konsep, keyakinan, norma dan tata nilai mengenai tatanan masyarakat dunia yang dicita-citakan serta bagaimana cara untuk mewujudkannya.[17]

Bagaimanapun karakteristik dan hambatannya, globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum, globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur.

Globalisasi di bidang kontrak-kontrak bisnis internasional sudah lama terjadi, karena negara-negara maju membawa transaksi baru ke negara berkembang, maka mitra kerja mereka dari negara-negara berkembang akan menerima model-model kontrak bisnis internasional tersebut, dapat disebabkan karena sebelumnya tidak mengenal model tersebut, dapat juga karena posisi tawar (bargainig position) yang lemah. Oleh karena itu tidak mengherankan, perjanjian patungan (joint venture), perjanjian waralaba (franchise), perjanjian lisensi (license), perjanjian keagenan (agence), memiliki format dan substansi yang hampir sama diberbagai negara. Konsultan hukum suatu negara dengan mudah mengerjakan perjanjian-perjanjian semacam itu di negara-negara lain, persamaan ketentuan-ketentuan hukum di berbagai negara bisa juga terjadi karena suatu negara mengikuti model negara maju berkaitan dengan institusi-institusi hukum untuk mendapatkan akumulasi modal. Undang-undang Perseroan Terbatas diberbagai negara, baik dari negara-negara Civil Law maupun Common Law  berisikan substansi yang serupa. Begitu juga dengan peraturan pasar modal, dimana saja tidak berbeda, satu sama lain. Hal ini terjadi karena dana yang mengalir ke pasar-pasar tersebut tidak lagi terikat benar dengan waktu dan batas-batas negara. Tuntutan keterbukaan (transparency) yang semakin besar, berkembangnya kejahatan internasional dalam pencucian uang (money laundering) dan insider trading mendorong kerjasama internasional.

Dibalik usaha keras menciptakan globalisasi hukum, tidak ada jaminan bahwa hukum tersebut akan memberikan hasil yang sama di semua tempat. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan politik, ekonomi dan budaya. Hukum itu tidak sama dengan kuda, orang tidak akan menamakan keledai atau zebra adalah kuda, walau bentuknya hampir sama, kuda adalah kuda. Hukum tidak demikian, apa yang disebut hukum itu tergantung kepada persepsi masyarakatnya.

Friedman, menyatakan bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakatnya. Budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan.[19]  Dalam menghadapi hal yang demikian itu perlu “check and balance” dalam bernegara. “check and balance” hanya bisa dicapai dengan parlemen yang kuat, pengadilan yang mandiri, dan partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaganya. Dalam hal tersebut, khususnya dalam masalah pengawasan dan Law Enforcement, dua hal yang merupakan komponen yang tak terpisahkan dari sistim rule of law. Tidak akan ada law enforcement kalau tidak ada sistim pengawasan dan tidak akan ada rule of law  kalau tidak ada law enforcement yang memadai.

E.C.W. Wade dan Godfrey Philips menyatakan tiga konsep mengenai “Rule of Law” yaitu The Rule Of Law mendahulukan hukum dan ketertiban dalam masyarakat yang dalam pandangan tradisi barat lahir dari alam demokrasi; The Rule of Law menunjukkan suatu doktrin hukum bahwa pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum; The Rule of Law menunjukkan suatu kerangka pikir politik yang harus diperinci oleh peraturan-peraturan hukum baik substantif maupun hukum acara.[20] Berbagai unsur dari pengertian Rule of Law tersebut haruslah dilaksanakan secara keseluruhan, bukan sepotong-sepotong, dan dalam waktu bersamaan. Pengecualian dan penangguhan salah satu unsurnya akan merusak keseluruhan sistim.

Pada tataran ide normatif dalam GBHN,  hukum secara tegas diletakkan sebagai pendorong pembangunan, khususnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan amanat ini, maka hukum tentu sangat memerlukan dukungan yang terdiri dari personalia yang profesional dan beretika, organisasi yang kapabel dan berdaya guna, serta peradilan yang bebas dan berhasil guna. Semuanya ini adalah sebagian prasyarat konsepsional yang paling di butuhkan dalam konteks kekinian Indonesia.[21] Sayangnya, ketika memasuki tataran implementasi-sosiologis, selain tampak dengan jelas berbagai hal yang menggembirakan, terlihat pula adanya “peminggiran” peran hukum dalam upaya mencapai kemajuan bangsa yang telah dicanangkan. Dalam berbagai arena pergulatan hidup masyarakat, terkadang dengan mudah  dilihat atau dirasakan kemandulan peran dan fungsi hukum.

Seperti yang telah dipaparkan dalam tulisan ini, bahwa Indonesia telah menjadi anggota  dari  Organisasi  Perdagangan  Dunia  atau  WTO.  Ada  manfaat  yang  dapat dirasakan oleh  Indonesia  sebagai  anggota dari  WTO dan  adapula  kerugian  mengikuti organisasi ini, terlebih Indonesia masih merupakan negara berkembang yang belum kuat stabilitas perekonomiannya.

Keuntungan  dalam  sistem  perdagangan  WTO  yang  juga  dapat  dirasakan  oleh Indonesia antara lain dapat dikelompokkan dalam 10 hal penting, yaitu :

1)      Sistem perdagangan multilateral WTO mendorong terciptanya perdamaian

2)      Persengketaan antarnegara dapat ditangani secara konstruktif

3)      Peraturan – peraturan yang sesuai dengan sistem multilateral akan memudahkan perdagangan antarnegara

4)      Sistem  perdagangan  multilateral  mendorong  pengurangan  tarif  dan  hambatan non-tarif, sehingga biaya hidup menjadi lebih murah.

5)      Sistem perdagangan multilateral memberikan banyak pilihan atas produk dengan kualitas berbeda kepada konsumen

6)      Sistem perdagangan multilateral meningkatkan pendapatan

7)      Sistem perdagangan multilateral mendorong pertumbuhan ekonomi

8)      Prinsip  –  prinsip  dasar  sistem  perdagangan  WTO  yang  nondiskriminasi,  bila secara konsisten diterapkan akan mendorong perdagangan berjalan lebih efisien

9)      Pemerintah  negara  –  negara  anggota  akan  terlindungi  dari  praktik  –  praktik persaingan dagang antarnegara yang tidak sehat

10)  Sistem   pedagangan   multilateral   mendorong   terciptanya   pemerintahan   yang bersih

Dilihat dari penerapan prinsip  – prinsip  nondiskriminasi,  yang menguntungkan bagi  Indonesia  misalnya  ketika  negara  kita  hendak  mengimpor  sesuatu  ke  negara lain,  maka  berdasarkan  prinsip  MFN  bea  masuk  yang  akan  dikenakan  terhadap komoditi dari Indonesia adalah sama dengan yang diberlakukan terhadap komoditi dari negara lainnya, dan hal ini menguntungkan bagi negara kita.

Sebaliknya,   penerapan   prinsip   National   Treatment   bisa    saja   merugikan Indonesia,  dimana  berdasarkan  prinsip  ini  harus  diberlakukan  sama  antara  barang dalam  negeri  dengan  barang  dari  luar  negeri.  Apabila  Indonesia  tidak  siap  untuk bersaing dengan barang – barang import yang masuk, maka barang produksi dalam negeri  tentu  saja  akan  kalah  oleh  barang  –  barang  yang  masuk  dari  luar  negeri tersebut.  Selain  itu,  Pemerintah  Indonesia  berdasarkan  prinsip   ini  tidak  boleh membedakan   perlakuan   terhadap   pengusaha   dalam   negeri   dengan   perlakuan terhadap pengusaha dari luar negeri.

Meskipun  ada  pengecualian  untuk  negara  yang  sedang  berkembang  seperti Indonesia,   dimana   prinsip   –   prinsip   nondiskriminasi   dalam   WTO   ini   boleh dikesampingkan hanya dalam jangka waktu 10 tahun saja. Dalam jangka waktu itu negara  –  negara  berkembang   yang  mengesampingkan  prinsip   –  prinsip   WTO diberikan  kesempatan  untuk  menata  perekonomiannya  agar  dapat  bersaing  dalam pasar  bebas.  Penerapan prinsip  ini  juga dapat menurunkan pendapatan negara dari bea masuk barang import, karena tidak boleh ada pembedaan tarif bagi barang dari negara  manapun.  Setelah  jangka  waktu  10  tahun  itu,  Pemerintah  disuatu  Negara berkembang  tidak  dapat   lagi  memberikan  perlakuan  khusus  seperti  pemberian subsidi bagi pengusaha dalam negeri, karena dengan Masuknya Indonesia ke WTO berarti Indonesia harus patuh pada semua aturan – aturannya.

Dengan berlakunya GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) Bagi negara-negara industri yang telah maju, maka GaTT mempunyai implikasi positif, karena GATT justru mendukung daya saing mereka di pasar bebas. Sedangkan bagi Negara Indonesia dengan adanya General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ini, maka telah mengakibatkan perekonomian Indonesia semakin terpuruk sehingga bias dikatakan GATT berimplikasi negative terhadap perekonomian Indonesia apalagi bila Indonesia tidak mempersiapkan diri dalam pasar bebas, yaitu dengan mempersiapkan institusinya, terutama institusi hukum untuk bias bersaing dalam era persaingan global.

Kewenangan dalam WTO

Kewenangan Dalam WTO

a.   Kewenangan Tertinggi : Konferensi Tingkat Menteri (KTM)

Konferensi  Tingkat  Menteri  mempunyai  kewenangan  tertinggi  dalam sistem  pengambilan  keputusan  di  WTO  dan  bersidang  sedikitnya  sekali dalam  dua  tahun.  Para  menteri  telah  bersidang  di  Singapura  pada  bulan Desember 1996; di Jenewa pada tahun 1998; di Seattle pada tahun 1999; di Doha pada bulan November 2001 dan di Cancun pada September 2003. Para menteri  tersebut  memutuskan  semua  hal  di  bawah  kerangka  persetujuan perdagangan multilateral.

b.   Kewenangan Tingkat Kedua : General Council

Kegiatan organisasi sehari – hari ditangani oleh 3 badan :

a.    The General Council (Dewan Umum)

b.   The Dispute Settlement Body (Badan Penyelesaian Sengketa)

c.    The   Trade   Policy   Review   Body   (Badan   Pengkajian   Kebijakan Perdagangan)

Seluruh  negara  anggota  WTO  menjadi  anggota  ketiga  badan  utama tersebut.   Pada   dasarnya    posisi   ketiga    badan   ini    sama.    Persetujuan Pembentukan WTO menegaskan bahwa seluruhnya berada di bawah General Council  meskipun  masing  –  masing  bersidang  membahas  persoalan  yang berbeda. Ketiga badan tersebut melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Konferensi    Tingkat    Menteri.    General   Council   bertindak    atas                                                                                           nama Konferensi  Tingkat  Menteri  pada  kegiatan  sehari  –  hari  untuk  membahas seluruh permasalahan dalam WTO. General Council bersidang sebagai The Dispute Settlement Body untuk mengawasi prosedur penyelesaian sengketa (Badan Penyelesaian Sengketa) dan bertindak sebagai Trade Policy Review Body  (Badan  Pengkajian  Kebijakan  Perdagangan)  pada  saat  membahas kebijakan perdagangan negara – negara anggota.

c.   Kewenangan Tingkat Ketiga : Dewan – Dewan (Council)

Tiga  dewan  dibawah  General  Council  yang  melaporkan  kegiatannya  pada General Council adalah sebagai berikut :

·         The Council for Trade in Goods (Goods Council)

·         The Council for Trade in Services (Services Council)

·         The Council for Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs Council)

Sebagaimana  tercermin  dalam  namanya,  ketiganya  bertanggung  jawab atas   pelaksanaan   persetujuan   WTO   berkaitan   dengan   ruang   lingkup perdagangan  barang,  jasa dan  hak atas  kekayaan intellectual (HKI).  Ketiga dewan  tersebut  terdiri  atas  seluruh  negara  anggota  WTO.  Ketiganya  juga memiliki badan – badan bawahan (subsidiary bodies).

Terdapat  enam  badan  lainnya  yang  disebut  Komite  yang  melaporkan kegiatannya  langsung  kepada  General  Council.  Hal  ini  mengingat  ruang lingkup  bahasannya  lebih  kecil.  Anggota  komite  –  komite  tersebut  terdiri atas  negara  –  negara  anggota  WTO.  Komite  tersbut  membahas  isu  –  isu seperti perdagangan dan lingkungan hidup, pengaturan perdagangan regional dan  isu   –   isu  administratif.  KTM  di  Singapura  bulan  Desember  1996 memutuskan  untuk  membentuk  Working  Group  (Kelompok  Kerja)  baru yang menangani isu dan kebijakan kompetisi (the Interaction between Trade and Competition Policy),  transparansi dalam pengadaan barang pemerintah (Transparency in Government Procurement) dan fasilitasi perdagangan.

Selain  itu  terdapat  dua  badan  tambahan  lagi  (subsidiary  bodies)  yang menangani   persetujuan   –   persetujuan   plurilateral   yang   secara   reguler melaporkan kegiatannya kepada General Council.

d.   Kewenangan Tingkat Keempat : Membahas sampai kepada hal kecil

Setiap   dewan   yang   lebih  tinggi  memiliki   badan  –   badan  bawahan (subsidiary   bodies).   Demikian   pula   Dewan   Barang   (Goods   Council) memiliki 11 komite yang berhubungan dengan persoalan – persoalan khusus (seperti  pertanian,   akses   pasar,   subsidi,   anti   dumping   dan   seterusnya). Anggota  komite  ini terdiri  dari  semua  negara  anggota WTO.  Komite  yang juga  melaporkan  kegiatannya  kepada  Goods  Council  adalah  the  Textiles Monitoring Body (Badan Pemantau Tekstil), yang terdiri dari seorang ketua dan  10  anggota  yang  bertindak  dalam  kapasitas  pribadi.  Di  samping  itu, terdapat pula kelompok – kelompok yang menangani masalah notifikasi dan badan usaha milik negara (state trading enterprise).

Selama ini telah terlihat adanya perubahan pada badan – badan bawahan Dewan   Jasa.   Dengan   selesainya   negosiasi   bidang   telekomunikasi   pada Februari 1997, berarti pula berakhirnya kerja kelompok negosiasi bidang ini, setidaknya sampai putaran perundingan bidang jasa yang baru, yang dimulai pada   tahu   2000.   Hal   serupa   terjadi   pula   atas   kelompok   perunding (Negotiating Group) bidang jasa finansial pada tahun 1997. Walaupun secara teoritis kelompok perunding (Negotiating Group) bidang jasa maritim masih ada, tetapi karena pembahasannya terhenti sejak tahu 2000, maka Kelompok Perunding   ini   sudah   tidak   aktif   lagi.   Badan   subsidiary   yang   lainnya menangani   jasa   profesional,   aturan   –   aturan   GATS   dan   komitmen   – komitmen spesifik.