Wellcome

SELAMAT DATANG SEMOGA APA YANG ANDA TEMUKAN DI BLOG INI BERGUNA BAGI ANDA.

Sabtu, 12 Maret 2011

Amandemen UUD 1945 dan Sistem pemerintahan Republik Indonesia


PENDAHULUAN

Konsep Negara Hukum (Rechtsstaat), mempunyai karakteristik sebagai berikut:
  • Penyelenggaraan negara berdasar Konstitusi.
  • Kekuasaan Kehakiman yang merdeka.
  • Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.
  • Kekuasaan yang dijalankan berdasarkan atas prinsip bahwa pemerintahan, tindakan dan kebijakannya harus berdasarkan ketentuan hukum (due process of law ).
UUD 1945 –> Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman –> Lembaga Negara dan Organ yang Menyelenggarakan Kekuasaan Negara.
DASAR PEMIKIRAN DAN LATAR BELAKANG PERUBAHAN UUD 1945
  1. Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya checks and balances pada institusi-institusi ketatanegaraan.
  2. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut UUD 1945 adalah executive heavy yakni kekuasaan dominan berada di tangan Presiden dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain: memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasan membentuk Undang-undang.
  3. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” dan “fleksibel” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 1945 (sebelum di amandemen).
  4. UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-undang. Presiden juga memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai kehendaknya dalam Undang-undang.
  5. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah. Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya praktek penyelengaraan negara yang tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, antara lain sebagai berikut:
    a. Tidak adanya check and balances antar lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada presiden.
    b. Infra struktur yang dibentuk, antara lain partai politik dan organisasi masyarakat.
    c. Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses tahapan pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah.
    d. Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai, justru yang berkembang adalah sistem monopoli dan oligopoli.
HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Menurut TAP MPRS XX Tahun 1966:
  1. UUD 1945
  2. TAP MPR
  3. UU/PERPU
  4. Peraturan Pemerintah
  5. Keputusan Presiden
  6. Peraturan Menteri
  7. Instruksi Menteri
Menurut TAP MPR III Tahun 2000:
  1. UUD 1945
  2. TAP MPR
  3. UU
  4. PERPU
  5. PP
  6. Keputusan Presiden
  7. Peraturan Daerah
Menurut UU No. 10 Tahun 2004:
  1. UUD 1945
  2. UU/PERPU
  3. Peraturan Pemerintah
  4. Peraturan Presiden
  5. Peraturan Daerah
 KESEPAKATAN PANITIA AD HOC TENTANG PERUBAHAN UUD 1945
  1. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sistematika, aspek kesejarahan dan orisinalitasnya.
  2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  3. Mempertegas Sistem Pemerintahan Presidensial.
  4. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal.
  5. Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”.
LEMBAGA NEGARA DAN SISTEM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN NEGARA SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945
Deskripsi Singkat Struktur Ketatanegaraan RI Sebelum Amandemen UUD 1945:

Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR (Lembaga Tertinggi). MPR mendistribusikan kekuasaannya (distribution of power) kepada 5 Lembaga Tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Mahkamah Agung (MA), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
MPR
  • Sebagai Lembaga Tertinggi Negara diberi kekuasaan tak terbatas (super power) karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan MPR adalah “penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia” yang berwenang menetapkan UUD, GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden.
  • Susunan keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah serta utusan golongan yang diangkat.
Dalam praktek ketatanegaraan, MPR pernah menetapkan antara lain:
  1. Presiden, sebagai presiden seumur hidup.
  2. Presiden yang dipilih secara terus menerus sampai 7 (tujuh) kali berturut turut.
  3. Memberhentikan sebagai pejabat presiden.
  4. Meminta presiden untuk mundur dari jabatannya.
  5. Tidak memperpanjang masa jabatan sebagai presiden.
  6. Lembaga Negara yang paling mungkin menandingi MPR adalah Presiden, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan partai politik yang paling banyak menduduki kursi di MPR.
PRESIDEN
  1. Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR, meskipun kedudukannya tidak “neben” akan tetapi “untergeordnet”.
  2. Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi (consentration of power and responsiblity upon the president).
  3. Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power), juga memegang kekuasaan legislative (legislative power) dan kekuasaan yudikatif (judicative power).
  4. Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar.
  5. Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya.
DPR
  1. Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden.
  2. Memberikan persetujuan atas PERPU.
  3. Memberikan persetujuan atas Anggaran.
  4. Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden.
DPA DAN BPK
  1. Di samping itu, UUD 1945 tidak banyak mengintrodusir lembaga-lembaga negara lain seperti DPA dan BPK dengan memberikan kewenangan yang sangat minim.
LEMBAGA NEGARA DAN SISTEM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN NEGARA SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945
Deskripsi Struktur Ketatanegaraan RI “Setelah” Amandemen UUD 1945:

Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada 6 Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Perubahan (Amandemen) UUD 1945:
  1. Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat (3)] dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law.
  2. Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti Hakim.
  3. Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (check and balances) yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh Undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing.
  4. Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945.
  5. Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum.
  6. Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan maing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.
MPR
  1. Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK.
  2. Menghilangkan supremasi kewenangannya.
  3. Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN.
  4. Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu).
  5. Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.
  6. Susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan angota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu.
DPR
  1. Posisi dan kewenangannya diperkuat.
  2. Mempunyai kekuasan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU.
  3. Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah.
  4. Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.
DPD
  1. Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR.
  2. Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia.
  3. Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.
  4. Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.
BPK
  1. Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
  2. Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
  3. Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
  4. Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.
PRESIDEN
  1. Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial.
  2. Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR.
  3. Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja.
  4. Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR.
  5. Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR.
  6. Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.
MAHKAMAH AGUNG
  1. Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)].
  2. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang.
  3. Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
  4. Badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.
MAHKAMAH KONSTITUSI
  1. Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution).
  2. Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.
  3. Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam Sisem pemerintahan Indonesia


Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia jabatan kepala negara dan kepala pemerintahannya hanyalah dijabat oleh satu orang yang sama yaitu Presiden. Di dalam suatu negara pada umumnya kepala negara adalah simbol dari suatu negara, sedangkan kepala pemerintahan yang menjalankan kekuasaan eksekutif. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undanag-Undang Dasar.”Secara umum kewenangan Presiden berdasarkan UUD 1945 terbagi atas beberapa kewenangan seperti :
1.    Kewenangan yang bersifat eksekutif atau kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar.
2.    Kewenangan yang bersifat legislatif atau kewenangan untuk mengatur kepentingan umum atau publik.
3.    Kewenangan yang bersifat judisial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan, yaitu untuk mengurangi masa hukuman, pengampunan ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait dengan kewenangan pengadilan.
4.    Kewenangan bersifat diplomatik yaitu kewenangan dalam menjalin hubungan dengan negara lain atau subjek hukum internasional yang lainnya dalam konteks hubungan luar negeri, baik dalam keadaan perang atau damai.
5.    Kewenangan bersifat administratif.
Kepala negara mempunyai tanggung jawab dan hak politis yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah negara. Oleh karena itu, pada dasarnya kepala negara dapat dibedakan melalui konstitusi berbeda pada negara tertentu di dunia. Di dalam UUD 1945, Presiden sebagai kepala negara mempunyai wewenang, wewenang itu termuat dalam pasal 10, 11, 12, 13, 14, dan 15.
1.    Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
2.    Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
3.    Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
4.    Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa)
5.    Menetapkan Peraturan Pemerintah
6.    Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
7.    Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
8.    Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
Menyatakan keadaan bahaya
9.    Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR
10. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
11. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
12. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
13. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU
14. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
15. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR
16. Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung
17. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR
Sedangkan presiden sebagai kepala pemerintahan yang menganut sistem presidensial yaitu, wajib melaksanakan ketentuan UU. Misalnya, presiden menetapkan peraturan pemerintah, ataukah presiden mengajukan rancangan UU. Dalam pelaksaannya presiden di bantu oleh seorang wakil presiden dan beberapa menteri.
Ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut:
1.    Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.
2.    Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
3.    Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen.
4.    Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
5.    Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
6.    Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.
7.    Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial :
8.    Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
9.    Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun.
10. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
11. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial :
1.    Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
2.    Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
3.    Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

Senin, 14 Februari 2011

Asas Hukum Acara Pidana


ASAS-ASAS

l  Peradilan cepat, sedehana dan biaya ringan
l  Asas Oportunitas
l  Praduga tak bersalah (persumtion of innocence)
l  Semua orang diperlakukan sama di depan hukum (equality before the law)
l  Pemeriksaan peradilan yang terbuka untuk umum
l  Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap
l  Tersangka/Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum
l  Asas Akusatoir dan inkisitoir
l  Pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan

Pranata / Lembaga Baru dalam KUHAP

1.        Dijaminnya hak-hak tersangka / terdakwa berdasarkan atas asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence).
2.        Bantuan Hukum pada semua tingkat pemeriksaan, dan dikenal bantuan hukum Cuma-Cuma (prodeo).
                Sementara Masa HIR: bantuan hukum hanya diperoleh setelah perkara dari terdakwa dilimpahkan ke PN.
3.        Penangkapan / Penahanan dengan jangka waktu yang jelas.
4.        Prapenuntutan
5.        Praperadilan
6.        Ganti Kerugian dan Rehabilitasi
7.        Penggabungan Perkara Gugatan Kerugian (Pidana dan Perdata)
8.        Upaya upaya Hukum
9.        Koneksitas
10.     Pengawasan dan Pengamatan pelaksanaan Putusan Pengadilan / Hakim.

Sumber tindakan

l  Laporan (aangifte) / Pengaduan (klacht)

l  Tertangkap Tangan (ontdekking op heterdad)

l  Pengetahuan Petugas Sendiri



PENYELIDIKAN

l  Pengertian (Pasal 1 butir 5 KUHAP jo Pasal 1 butir 9 UU 2/2002

                Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peritiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU

                Penyelidik: Pasal 1 butir 4 jo Pasal 4 KUHAP jo Pasal 1 btr 8 UU 2/2002

Setelah penyelidikan selesai, dibuat dan disampaikan laporan pada penyidik

FUNGSI UTAMA PENYELIDIKAN

Sebagai suatu filter/penyaring apakah suatu peristiwa hukum yang telah terjadi merupakan tindak pidana dan dapat dilakukan penyidikan

PENYIDIKAN

l  Pengertian ( Pasal 1 butir 2 KUHAP jo Pasal 1 butir 13 UU 2/2002)

                Serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam UU untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Penyidik: Pasal 1 butir 1 KUHAP jo Pasal 1 butir 10 UU 2/2002

PENANGKAPAN

Dasar Alasan Penangkapan
(Pasal 17)


l  Dugaan keras telah melakukan TP

l  Berdasarkan bukti permulaan yang cukup (adanya laporan atau pengaduan dengan didukung minimal satu alat bukti

Prosedur Penangkapan
(Pasal 18)


l  Surat tugas untuk melakukan penangkapan
l  Surat Perintah Penangkapan (dicantumkan identitas tersangka dan alasan penangkapan/uraian singkat perkara yang disangkakan
l  Tembusan surat perintah harus disampaikan kepada keluarga
l  Kecuali dalam hal tertangkap tangan tanpa ada Surat Perintah

Pengaruh Penahanan terhadap Pidana yang dijatuhkan
(pasal 22 ayat 5)


l  Pengurangan seluruh masa penahanan bagi penahanan biasa
l  Pengurangan sepertiga masa penahanan bagi penahanan rumah
l  Pengurangan seperlima masa penahanan bagi penahanan kota


PENGGELEDAHAN
PASAL 32 – 37


Pengertian:

l  Penggeledahan Rumah (Pasal 1 butir 17)

l  Penggeledahan Badan (Pasal 1 butir 18)

PROSEDUR PENGGELEDAHAN RUMAH

A.Dalam Keadaan Biasa (pasal 33)
¡  Surat ijin Ketua PN
¡  Surat Perintah Melakukan Penggeledahan
¡  Disaksikan 2 orang saksi (jika ada persetujuan)
¡  Disaksikan kepala desa/ ketua lingkungan dan 2 orang saksi (jika tidak ada persetujuan)
¡  Setelah 2 hari dibuat Berita Acara Penggeledahan

B. Dalam keadaan perlu dan mendesak
                  (pasal 34)

Kriteria perlu dan mendesak (penjelasan pasal 34):
¡  Tersangka/terdakwa melarikan diri
¡  Tersangka/terdakwa mengulang tindak pidana
¡  Tersangka/terdakwa memusnahkan/ memindahkan benda yang disita
¡  Ijin Ketua PN tidak mungkin diperoleh secepatnya

Dalam keadaan perlu dan mendesak
                  (pasal 34)

¡  Dapat segera memasuki tempat yang akan digeledah, tanpa surat ijin Ketua PN
¡  Tidak boleh memeriksa dan meyita surat/tulisan yang tidak berhubungan dengan tindak pidana
¡  Segera melaporkan ke Ketua PN untuk persetujuan
¡  Membuat Berita Acara penggeledahan (2 hari)

PENYITAAN

Pengertian (Pasal 1 butir 16)

¡  Mengambil alih/menyimpan

¡  Barang bergerak/tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud

¡  Untuk kepentingan pembuktian

BENDA YANG DAPAT DISITA

l  Benda /tagihan seluruh atau sebagian dari hasil tindak pidana
l  Benda untuk alat tindak pidana
l  Benda untuk menghalang-halangi tindak pidana
l  Benda yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana
l  Benda lain yang berhubungan dengan tindak pidana

PENYIMPANAN BENDA SITAAN
(Pasal 44)


l  Disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara

l  Dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan

l  Dilarang digunakan oleh siapapun juga

BENDA SITAAN YANG LEKAS RUSAK ATAU MEMBAHAYAKAN
(PASAL 45)


Sehingga:
¡  tidak mungkin disimpan sampai dengan putusan berkekuatan tetap
¡  biaya penyimpanan terlalu tinggi

Diambil tindakan menjual lelang atau diamankan dengan persetujuan dan disaksikan tersangka/kuasanya oleh :
¡  Penyidik/PU
¡  PU dengan ijin Hakim

l  Uang hasil pelelangan dipakai sebagai barang bukti
l  Sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil untuk pembuktian
l  Benda yang terlarang atau dilarang diedarkan dapat dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau dimusnahkan

PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan Penghentian Penyidikan (Pasal 109 KUHAP) berdasarkan alasan :
¡  Tidak Cukup Bukti
Minimal alat bukti yang harus terpenuhi 2 alat bukti
¡  Peristiwa tersebut bukan TP
peristiwa dilaporkan sebagai penipuan ternyata perkara perdata hutang piutang
¡  Dihentikan Demi Hukum
  -  Tersangka meninggal dunia
  -  Daluarsa (Pasal 78 KUHP)
Terhadap penghentian penyidikan, pihak penyidik mengeluarkan Surat Perintah penghentian Penyidikan