Wellcome

SELAMAT DATANG SEMOGA APA YANG ANDA TEMUKAN DI BLOG INI BERGUNA BAGI ANDA.

Rabu, 02 Februari 2011

Pelaksanaan Bantuan hukum timbal balik


Add caption

Pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (MLA) di Indonesia diatur dalam UU No. 1 Tahun 2006. Peraturan MLA ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah RI dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing.
Sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, maka MLA dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian namun dalam hal belum ada perjanjian maka bantuan dapat saja dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.

Perjanjian Bilateral :
Negosiasi atas perjanjian internasional mengenai bantuan hukum ini dilakukan oleh tim terpadu yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian dan tentunya Kejaksaan Agung RI. Perjanjian yang dibuat oleh kedua Negara atas dasar peraturan MLA mengikat kedua belah pihak sehingga wajib dipatuhi dan dilaksanakan.Sampai saat ini Pemerintah Indonesia telah memiliki 4 (empat) perjanjian bilateral dibidang MLA, yaitu :
ü Indonesia – Australia, ditandatangani tahun 1995, sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on Mutual Legal Assistance in criminal Matters).
ü Indonesia – RRC, ditandatangani tahun 2000, sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic of Indonesia and The People’s Republic of China on Mutual Legal Assistance in criminal Matters).
ü Indonesia – Korea Selatan, ditandatangani tahun 2004, sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea (Treaty on Extradition between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea), dan
ü Indonesia – Hong Kong, ditandatangani oleh Jaksa Agung RI pada tanggal 3 April tahun 2008 lalu, saat ini dalam proses ratifikasi, tentunya kita harapkan dikemudian hari Jaksa Agung dapat menjadi central authorithy dalam penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana ini, sebagaimana negara negara sahabat lainnya.

Perjanjian Multilateral :
Disamping perjanjian bilateral, perjanjian multilateral yang berlaku di Indonesia juga berisikan persyaratan tentang adanya MLA diantara semua pihak yang melakukan perjanjian. Sampai saat ini Pemerintah Indonesia telah memiliki beberapa perjanjian multilateral dibidang MLA, yaitu:
ü ASEAN MLA TREATY, ditandatangani tanggal 29 Nopember 2004, sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana).
ü Konvensi PBB Menentang Korupsi (United Nations Convention Against Corruption / UNCAC) tahun 2003, sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2006;
ü Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (United Nations Convention Against Transnastional Organized Crime / UNTOC) tahun 2000, sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2009;

Pihak yang terlibat dalam perjanjian ini dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Indonesia menurut ketentuan mereka dalam kerjasama mutual. Pemerintah Indonesia dapat menyediakan bantuan kepada pihak yang terlibat dalam perjanjian sesuai dengan persyaratan MLA.
Central Authority :
Undang-undang No. 1 tahun 2006 memberikan dasar hukum kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan HAM sebagai pejabat pemegang otoritas (Central Authority) sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana kepada negara asing maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing.
Dalam kedudukannya sebagai Central Authority maka negara asing yang meminta bantuan kepada Pemerintah Indonesia maupun sebaliknya harus melewati Kementerian Hukum dan HAM sebagai entry point, untuk selanjutnya Central Authority ini yang akan melanjutkan permintaan ke lembaga terkait lain dengan terlebih dahulu memastikan bahwa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan telah dipenuhi.

Bersamaan dengan diundangkan ketentuan ini, Kejaksaan Agung RI telah mendaftarkan secara institusional lembaga Kejaksaan RI sebagai anggota dari The International Association of Prosecutor’s (IAP) yang berkedudukan di The Hague Belanda, dalam organisasi ini terdapat lebih dari 150 lembaga kejaksaan dari berbagai belahan dunia, dimana dalam praktek MLA disepakati dalam deklarasi bersama tentang pelaksanaan kerja sama langsung antar lembaga Kejaksaan dalam saling mendukung permintaan MLA dari sesama negara anggota IAP.
Tipe-tipe Bantuan
Di bawah Peraturan MLA, bantuan yang diberikan meliputi :
-       Mengidentifikasi dan mencari orang
-       Mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya
-       Menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya
-       Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan
-       Menyampaikan surat
-       Melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan
-       Perampasan hasil tindak pidana
-       Memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana
-       Melarang transaksi kekayaan, membekukan asset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana
-       Mencari kekayaan yang dapat dilepaskan atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana
-       Bantuan lain yang sesuai dengan UU MLA

Pengecualian dalam hal bantuan timbal balik ini meliputi : ekstradisi atau penyerahan orang; penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang; pengalihan narapidana; atau pengalihan perkara yang diatur secara tersendiri dalam UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
Jenis Permintaan Bantuan
Di bawah peraturan MLA, diklasifikasikan 2 (dua) jenis permintaan, yaitu :

I. Permintaan Bantuan dari Pemerintah RI
Menteri Hukum dan HAM RI dapat mengajukan permintaan bantuan kepada negara asing secara langsung atau melalui saluran diplomatik, berdasarkan permohonan dari Kapolri atau Jaksa Agung RI atau Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (khusus tindak pidana korupsi).
Isi dari permintaan :
Permintaan bantuan hukum dari Pemerintah Indonesia harus dalam bentuk tertulis yang berisikan :
1.    Identitas dari instansi yang meminta
2.    Pokok masalah dan hakekat dari penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang berhubungan dengan permintaan tersebut, serta nama dan fungsi institusi yang melakukan penyidikan, penuntutan dan proses peradilan
3.    Ringkasan dari fakta-fakta yang terkait kecuali permintaan bantuan yang berkaitan dengan dokumen yuridis
4.    Ketentuan UU yang terkait, isi pasal dan ancaman pidananya
5.    Uraian tentang bantuan yang diminta dan rincian mengenai prosedur khusus yang dikehendaki termasuk kerahasiaan
6.    Tujuan dari bantuan yang diminta
7.    Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh negara diminta

Tipe bantuan individual
1. Bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang
Central Authority dapat mengajukan permintaan bantuan kepada negara asing untuk mencari atau mengidentifikasi orang yang diyakini berada di negara asing yang diduga atau patut diduga mempunyai hubungan dengan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia atau yang dapat memberikan pernyataan atau bantuan lain dalam suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Pelaksanaan Permintaan
Lembaga peminta (misalnya Kepolisian, Kejaksaan, KPK) mengajukan permintaan kepada Central Authority, selanjutnya Central Authority akan meneruskan ke Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya akan mengirimkan permintaan ke negara yang dituju.
Permintaan Harus
-       Berisi identitas dari institusi yang meminta
-       Berisi identifikasi seluruh detail orang yang dicari, dasar dan alasan mengapa pencarian ini dilakukan
-       Memuat pokok masalah dan hakekat dari penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang berhubungan dengan permintaan tersebut.
-       Ringkasan dari fakta-fakta yang terkait.
-       Ketentuan undang-undang yang terkait, isi pasal dan ancaman pidananya.
-       Uraian tentang bantuan yang diminta dan rincian mengenai prosedur khusus yang dikehendaki termasuk kerahasiaan.
-       Tujuan bantuan yang diminta

2. Bantuan untuk mendapatkan alat bukti.
Central Authority dapat mengajukan permintaan bantuan kepada negara asing untuk mengupayakan pengambilan pernyataan di negara asing dan penyerahan dokumen atau alat bukti lainnya yang berada di negara asing.
Pelaksanaan Permintaan
Lembaga peminta (misalnya Kepolisian, Kejaksaan, KPK) mengajukan permintaan kepada Central Authority, selanjutnya Central Authority akan meneruskan ke Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya akan mengirimkan permintaan ke negara yang dituju.

Central Authority dapat meminta orang yang memberikan pernyataan atau menunjukkan dokumen atau bukti lain yang terkait dengan permintaan bantuan tersebut untuk diperiksa atau diperiksa silang melalui pertemuan langsung atau dengan bantuan telekonferensi atau tayangan langsung melalui sarana komunikasi atau sarana elektronik lainnya baik dalam tahap penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan dengan penyidik, penuntut umum atau hakim; atau tersangka, terdakwa atau kuasa hukumnya.
Permintaan Harus
- Berisi identitas dari institusi yang meminta
- Berisi identifikasi seluruh detail alat bukti yang dicari, dasar dan alasan mengapa pencarian ini dilakukan
- Memuat pokok masalah dan hakekat dari penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang berhubungan dengan permintaan tersebut.
- Ringkasan dari fakta-fakta yang terkait.
- Ketentuan undang-undang yang terkait, isi pasal dan ancaman pidananya.
- Uraian tentang bantuan yang diminta dan rincian mengenai prosedur khusus yang dikehendaki termasuk kerahasiaan.
- Tujuan bantuan yang diminta
3. Bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang di Indonesia.
Central Authority dapat mengajukan permintaan bantuan kepada negara asing untuk mengupayakan kehadiran orang di Indonesia untuk memberikan keterangan, dokumen, alat bukti lainnya, atau memberikan bantuan lain dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Pelaksanaan Permintaan
Lembaga peminta (misalnya Kepolisian, Kejaksaan, KPK) mengajukan permintaan kepada Central Authority, selanjutnya Central Authority akan meneruskan ke Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya akan mengirimkan permintaan ke negara yang dituju.
Dalam hal orang yang diminta kehadirannya bersedia untuk memberikan kesaksian dan melakukan perjalanan ke Indonesia, Central Authority dapat mengadakan pengaturan dengan negara asing tersebut untuk membawa orang tersebut ke Indonesia atau mengembalikan orang tersebut ke negara asing atau hal terkait lainnya.
Dalam hal orang yang dimintakan kehadirannya berstatus tahanan dan bersedia atas kemauan sendiri untuk memberikan kesaksian, dan negara asing meminta orang tersebut ditempatkan dalam tahanan, maka Central Authority berkoordinasi dengan instansi yang meminta agar orang tersebut ditempatkan dalam tahanan baik selama orang tersebut berada di Indonesia maupun selama perjalanan dari atau ke Indonesia.
Setiap orang yang berada di Indonesia atas permintaan bantuan sebagaimana dimaksud di atas diberikan kekebalan hukum dan hak istimewa yaitu terlindunginya hak orang tersebut untuk tidak :
a.                 Ditahan, dituntut, diadili dan dipidana maupun digugat secara perdata berdasarkan hukum Indonesia untuk setiap tindak pidana atau perbuatan atau kelalaian yang diduga telah dilakukan atau yang dilakukan orang tersebut sebelum keberangkatannya dari negara asing untuk memenuhi permintaan tersebut.
b.                 Diharuskan untuk memberikan keterangan atau bantuan lainnya berkaitan dengan setiap masalah hukum di Indonesia selain masalah pidana yang terkait dengan permintaan tersebut.
c.                 Diharuskan dalam proses penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut untuk memberikan jawaban yang menurut hukum negaranya tidak diperbolehkan dijawab.
d.                 Diharuskan menyerahkan dokumen atau apa pun yang menurut hukum negaranya tidak memberikan kewenangan untuk menyerahkannya.

Selain itu Central Authority juga mengatur masalah mengenai transit, dalam hal ini jika orang yang berada dalam penahanan negara asing akan melakukan perjalanan dari negara asing ke Indonesia dan akan transit di negara asing lainnya maka Central Authority akan memberitahukan dan mengajukan permohonan untuk pengaturan penahanannya selama masa transit di negara asing lain tersebut.
Permintaan Harus
-       Berisi identitas dari institusi yang meminta
-       Berisi identitas detail orang yang diminta untuk hadir, dasar dan alasan mengapa pencarian ini dilakukan
-       Memuat pokok masalah dan hakekat dari penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang berhubungan dengan permintaan tersebut.
-       Ringkasan dari fakta-fakta yang terkait.
-       Ketentuan undang-undang yang terkait, isi pasal dan ancaman pidananya.
-       Uraian tentang bantuan yang diminta dan rincian mengenai prosedur khusus yang dikehendaki termasuk kerahasiaan.
-       Tujuan bantuan yang diminta
4. Bantuan untuk Permintaan Dikeluarkannya Surat Perintah di Negara Asing dalam Mendapatkan Alat Bukti
Central Authority dapat mengajukan permintaan bantuan kepada negara asing untuk mengeluarkan surat perintah: pemblokiran, penggeledahan, penyitaan dan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di Indonesia.

Pelaksanaan Permintaan
Lembaga peminta (misalnya Kepolisian, Kejaksaan, KPK) mengajukan permintaan kepada Central Authority, selanjutnya Central Authority akan meneruskan ke Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya akan mengirimkan permintaan ke negara yang dituju.
Permintaan Harus
-       Berisi identitas dari institusi yang meminta
-       Berisi identifikasi lengkap alat bukti yang dicari, dasar dan alasan mengapa pencarian ini dilakukan
-       Memuat pokok masalah dan hakekat dari penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang berhubungan dengan permintaan tersebut.
-       Ringkasan dari fakta-fakta yang terkait.
-       Ketentuan undang-undang yang terkait, isi pasal dan ancaman pidananya.
-       Uraian tentang bantuan yang diminta dan rincian mengenai prosedur khusus yang dikehendaki termasuk kerahasiaan.
-       Tujuan bantuan yang diminta

5. Bantuan untuk penyampaian surat
Central Authority dapat mengajukan permintaan bantuan kepada negara diminta untuk menyampaikan surat yang berkaitan dengan proses penyelesaian suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan kepada orang tertentu atau pejabat tertentu di negara diminta.
Pelaksanaan Permintaan
Lembaga peminta (misalnya Kepolisian, Kejaksaan, KPK) mengajukan permintaan kepada Central Authority, selanjutnya Central Authority akan meneruskan ke Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya akan mengirimkan permintaan (menyampaikan surat dimaksud) ke negara yang dituju.
Permintaan Harus
-       Berisi identitas dari institusi yang meminta
-       Berisi identitas lengkap orang atau pejabat tertentu di negara diminta.
-       Memuat pokok masalah dan hakekat dari penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang berhubungan dengan permintaan tersebut.
-       Ringkasan dari fakta-fakta yang terkait.
-       Uraian tentang bantuan yang diminta dan rincian mengenai prosedur khusus yang dikehendaki termasuk kerahasiaan.
-       Tujuan bantuan yang diminta
6. Bantuan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan
Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa Agung dapat mengajukan permohonan kepada Central Authority untuk mengajukan permintaan bantuan kepada negara diminta untuk menindaklanjuti putusan pengadilan yang bersangkutan di negara diminta tersebut, dimana putusan dimaksud dapat berupa perampasan terhadap barang sitaan, pidana denda, atau pembayaran uang pengganti.
Pelaksanaan Permintaan
Lembaga peminta (misalnya Kepolisian, Kejaksaan, KPK) mengajukan permintaan kepada Central Authority, selanjutnya Central Authority akan meneruskan ke Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya akan mengirimkan permintaan ke negara yang dituju.
Permintaan Harus
-       Berisi identitas dari institusi yang meminta
-       Berisi putusan pengadilan lengkap.
-       Ringkasan dari fakta-fakta yang terkait.
-       Uraian tentang bantuan yang diminta dan rincian mengenai prosedur khusus yang dikehendaki termasuk kerahasiaan.
-       Tujuan bantuan yang diminta
II. Permintaan Kepada Pemerintah RI
Setiap negara asing dapat mengajukan permintaan bantuan kepada Pemerintah RI secara langsung atau melalui saluran diplomatik.
Isi dari permintaan :

Permintaan bantuan hukum terhadap Pemerintah Indonesia harus dalam bentuk tertulis yang dapat dibuat dalam bahasa negara peminta dan/atau bahasa Inggris serta dibuat terjemahannya dalam Bahasa Indonesia. Permintaan bantuan harus memuat :
1.    Maksud permintaan bantuan dan uraian mengenai bantuan yang diminta.
2.    Instansi dan nama pejabat yang melakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut.
3.    Uraian tindak pidana, tingkat penyelesaian perkara, ketentuan undang-undang, isi pasal dan ancaman hukumannya.
4.    Uraian mengenai perbuatan atau keadaan yang disangkakan sebagai tindak pidana, kecuali dalam hal permintaan bantuan untuk melaksanakan penyampaian surat.
5.    Putusan pengadilan yang bersangkutan dan penjelasan bahwa putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal permintaan bantuan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan.
6.    Rincian mengenai tata cara atau syarat-syarat khusus yang dikehendaki untuk dipenuhi, termasuk informasi apakah alat bukti yang diminta untuk didapatkan perlu dibuat di bawah sumpah atau janji.
7.    Jika ada persyaratan mengenai kerahasiaan dan alasan untuk itu.
8.    Batasan waktu yang dikehendaki dalam melaksanakan permintaan tersebut.
9.    Selain itu, sejauh diperlukan dan dimungkinkan juga harus dimuat: identitas, kewarganegaraan dan domisili dari orang yang dinilai sanggup memberikan keterangan atau pernyataan yang terkait dengan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; uraian mengenai keterangan atau pernyataan yang diminta untuk didapatkan; uraian mengenai dokumen atau alat bukti lainnya yang diminta untuk diserahkan, termasuk uraian mengenai orang yang dianggap sanggup memberikan bukti tersebut; informasi mengenai pembiayaan dan akomodasi yang menjadi kebutuhan dari orang yang diminta untuk diatur kehadirannya di negara asing tersebut.

Persyaratan di atas merupakan persyaratan pokok. Dalam pelaksanaannya dimungkinkan ada penambahan persyaratan lain di samping persyaratan pokok sebagaimana tersebut di atas.
Permintaan MLA dapat Ditolak
Tidak semua permintaan bantuan dapat dipenuhi. Permintaan bantuan yang ditolak terbagi 2 (dua) kategori yang meliputi :
a. Permintaan Bantuan Ditolak
Permintaan bantuan ditolak, jika :
-       Permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap: orang atas tindak pidana yang dianggap sebagai tindak pidana politik, kecuali pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara/kepala pemerintahan atau tindak pidana berdasarkan hukum militer; orang atas tindak pidana yang pelakunya telah dibebaskan, diberi grasi, atau telah selesai menjalani pemidanaan; orang atas tindak pidana yang jika dilakukan Indonesia tidak dapat dituntut.
-       Permintaan bantuan diajukan untuk menurut atau mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan atau pandangan politik.
-       Persetujuan pemberian bantuan atas permintaan bantuan tersebut akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan dan hukum nasional.
-       Negara asing tidak dapat memberikan jaminan bahwa hal yang dimintakan bantuan tidak digunakan untuk penanganan perkara yang dimintakan.
-       Negara asing tidak dapat memberikan jaminan pengambilan barang bukti yang diperoleh berdasarkan bantuan apabila diminta.

b. Permintaan Bantuan Dapat Ditolak
Permintaan bantuan dapat ditolak, jika :
-       Permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap: orang atas tindak pidana yang jika dilakukan dalam wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana; orang atas tindak pidana yang jika dilakukan di luar wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana; orang atas tindak pidana yang terhadap orang tersebut diancam dengan pidana mati.
-       Persetujuan pemberian bantuan dimana atas permintaan bantuan tersebut akan merugikan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia, membahayakan keselamatan orang atau membebani kekayaan negara.
Sebelum menolak bantuan, Central Authority harus mempertimbangkan persetujuan pemberian bantuan dengan tata cara atau syarat khusus yang dikehendaki untuk dipenuhi.
Kerahasiaan Permintaan
Central Authority dapat meminta izin negara peminta untuk merahasikan adanya pengajukan permintaan bantuan, isi permintaan dan setiap dokumen pendukung lainnya, dan adanya pemberian bantuan atas pemberian bantuan tersebut.

Dalam hal pemberian bantuan tidak dapat disetujui oleh negara peminta tanpa melanggar kerahasiaan, maka centra authority dapat memutuskan apakah permintaan itu akan tetap diajukan meskipun melanggar kerahasiaannya.
Central Authority harus merahasiakan informasi, keterangan, dokumen atau barang atau bukti lainnya yang diberikan atau diserahkan oleh negara asing, kecuali jika informasi, keterangan, dokumen atau barang bukti lainnya tersebut diperlukan untuk pemeriksaan perkara tindak pidana yang terkait dengan permintaan tersebut.
Pembiayaan
Mengenai segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan permintaan bantuan dibebankan kepada negara peminta yang meminta bantuan, kecuali ditentukan lain oleh negara peminta dan negara diminta. Selain itu Central Authority dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan negara asing untuk mendapatkan penggantian biaya dan bagi hasil dari hasil harta kekayaan yang dirampas :
a.                Di negara asing, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan berdasarkan putusan perampasan atas permintaan menteri.
b.                Di Indonesia, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan di Indonesia berdasarkan putusan perampasan atas permintaan negara asing.
Penghubung
Sesuai dengan petunjuk pimpinan, maka untuk kemudahan dan pelaksanaan komunikasi dengan berbagai organisasi penegak hukum di dunia seperti : The Intenational Association of Prosecutor (IAP), The International Association of Anti Corruption Authority (IAACA) dan Forum Jaksa Agung ASEAN- China, telah ditunjuk : Biro Hukum - Kejaksaan Agung RI sebagai kontak poin untuk komunikasi dan memfasilitasi permintaan MLA dilingkungan Kejaksaan Agung RI.

Dikutip dari (Jan Maringka)

Minggu, 16 Januari 2011

ASAS TIDAK MENYERAHKAN WARGA NEGARA SENDIRI DIKAITKAN DENGAN POLITIK HUKUM NASIONAL TENTANG EKSTRADISI



Di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa, “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstaat)”. Ini mengandung arti bahwa negara, -- termasuk di dalamnya Pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain – dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tekanan pada hukum (recht) di sini dihadapkan sebagai lawan dari kekuasaan (macht). Prinsip dari ini sistem ini disamping akan tampak dalam rumusan pasal-pasalnya, jelas sejalan dan merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang diwujudkan oleh cita hukum (rechtsidee) yang menjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan hukum dasar yang tidak tertulis.
Ciri-ciri dari negara hukum antara lain, adalah :
1. diakuinya hak asasi manusia;
2. adanya asas legalitas; dan
3. adanya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak.
Mengingat kehidupan masyarakat sekarang telah menuju kepada kehidupan masyarakat yang global dan persoalan yang dihadapipun telah semakin komplek, maka hukum dalam konteks ini sangat diperlukan dan sekaligus berperan dalam menata kehidupan masyarakat menuju kepada ketertiban dan keadilan.
Setiap negara di dunia ini memiliki tata hukum atau hukum positif untuk memelihara dan mempertahankan keamanan, ketertiban dan ketentraman bagi setiap warga negaranya atau orang yang berada dalam wilayahnya. Pelanggaran atas tata hukumnya dikenakan sanksi sebagai upaya pemaksa agar hukum tetap dapat ditegakkan. Si pelanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atau kejahatannya yang telah dilakukannya.
Akan tetapi tidak setiap orang akan rela mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia akan berusaha menghindarkan diri dari tuntutan dan ancaman hukum. Segala macam cara akan ditempuhnya, baik legal maupun illegal, untuk menghindarkan diri dari tuntutan dan ancaman hukum tersebut. Salah satu cara yang cukup efektif untuk menyelamatkan diri adalah dengan melarikan diri ke wilayah negara lain. Orang yang melarikan diri ke wilayah negara lain dengan maksud untuk menghindari tuntutan hukuman di negara tempatnya semula. Sekaligus telah melibatkan kepentingan kedua negara. Bahkan seringkali kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, tidak saja melibatkan kepentingan dua negara, tetapi seringkali lebih dari dua negara.
Beberapa abad yang silam, pada waktu teknologi belum begitu maju, seorang melarikan diri dari wilayah negara tempat kejahatan dilakukan tidak dapat bergerak begitu jauh. Paling jauh hanya ke wilayah negara tetangga terdekat. Dengan semakin majunya perkembangan teknologi yang mulai pada awal abad ke 19 dan mencapai puncaknya pada abad ke 20 ini, di samping dapat meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, dilain pihak dapat menimbulkan pelbagai masalah antara lain timbulnya jenis-jenis kejahatan baru yang sangat mengganggu dan mengancam kesejahteraan hidup umat manusia. Kemajuan dalam bidang teknologi transportasi dan komunikasi baik darat, laut maupun udara disamping mempercepat dan memperlancar mobilitas umat manusia, juga sangat membantu usaha orang-orang yang ingin menyelamatkan diri dari tuntutan dan ancaman ukuman atas kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya. Usaha menyelamatkan dan melarikan diri tidak lagi terbatas hanya ke wilayah negara-negara tetangga terdekat, tetapi juga ke negara-negara yang jaraknya beribu-ribu mil di seberang lautan.
Berdasarkan asas umum dalam hukum internasional, setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas orang dan benda yang ada dalam wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, suatu negara tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat kedaulatan (act of sovereignity) di dalam wilayah negara lain, kecuali dengan persetujuan negara itu sendiri. Sebab tindakan demikian itu dipandang sebagai intervensi atau campur tangan atas masalah-masalah dalam negeri negara lain, yang dilarang menurut hukum internasional. Dalam hubungannya dengan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau berada dalam wilayah negara lain, maka negara yang memiliki yurisdiksi atas si pelaku kejahatan atau kejahatannya itu tidak boleh melakukan penangkapan dan penahanannnya secara langsung di dalam wilayah negara tempat sipelaku kejahatan itu berada. Seolah-olah pelaku kejahatan yang demikian itu memeperoleh kekebalan dari tuntutan hukum. Tetapi jka hal semacam ini dibiarkan, maka akan dapat mendorong setiap pelaku kejahatan, lebih-lebih jika dia secara ekonomis tergolong mampu untuk melarikan diri ke dalam wilayah negara lain.
Agar orang-orang seperti ini tidak terlepas dari tanggung jawabnya atas kejahatan yang telah dilakukannya, maka diperlukan kerjasama untuk mencegah dan memberantasnya. Sebab pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang hanya dilakukan oleh negara-negara secara sendiri-sendiri dalam hal-hal tertentu sudah tidak bisa dipertahankan lagi, lebih-lebih pada masa abad teknologi sekarang ini. Oleh karena negara-negara yang memiliki yurisdiksi terhadap si pelaku kejahatan tidak bisa menangkap secara langsung di wilayah negara tempat di pelaku kejahatan itu berada, negara-negara yang memiliki yurisdiksi itu dapat meminta kepada negara tempat di pelaku kejahatan itu berada, supaya menangkap dan menyerahkan orang terebut. Sedangkan negara tempat di pelaku itu berada, setelah menerima permintaan untuk menyerahkan itu dapat menyerahkan si pelaku kejahatan tersebut kepada negara atau salah satu dari negara yang mengajukan permintaan penyerahan. Cara atau prosedur semacam ini telah dilakukan dan merupakan prosedur yang telah umum dianut baik dalam hukum naional dan hukum internasional yang lebih dikenal dengan nama ekstradisi.
II. PERMASALAHAN
Dari uraian di atas, maka permasalahan yang penulis kedepankan adalah : “Apa yang menjadi tujuan politik hukum nasional dengan menetapkan asas tidak menyerahkan warga negara sendiri dalam hal ekstradisi, yaitu seperti tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi ?
III. PEMBAHASAN
Hugo de groot atau Grotius yang dikenal sebagai Bapak Hukum I nternasional (father of international law) dengan tegas menyatakan, setiap negara wajib menyerahkan setiap orang yang mencari perlindungan di dalam wilayahnya kepada negara tempatnya melakukan kejahatan. Pendapatnya ini didasarkan pada anggapannya tentang hukum alam yang dianggap berlaku secara universal, abadi dan terhadap siapapun juga. Oleh karena itu berdasarkan hukum alam, tiada seorangpun boleh lolos dari hukum dan hukuman. Maka demikian juga terhadap si pelaku kejahatan dimanapun dia berada haruslah dihukum. Kalau negara tempatnya berada tidak bersedia menghukum, maka terhadap penjahat pelarian tersebut wajib untuk dierahkan kepada negara dimana kejahatan itu dilakukan, sebagai negara yang berwenang mengadili atau menghukumnya. Pendapat Grotius ini dituangkan dalam sebuah adagium “aut punere aut dedere”. Demikian juga Vattel menganggap ekstradisi sebagai kewajiban hukum terutama dalam kejahatan-kejahatan yang bersifat serius.
Sebaliknya ada sarjana-sarjana yang berpendapat, apabila sebelumnya tidak ada permintaan penyerahan dari negara yang bersangkutan, maka tidak ada kewajiban bagi negara diminta untuk menyerahkan orang yang diminta.
Negara-negara yang tidak bersedia menyerahkan orang yang diminta bila sebelumnya tidak ada perjanjian ekstradisi antara kedua pihak (seperti Belanda, Zaire, Ethiopia, Israel dan Turki) secara tidak langsung menjadikan wilayahnya sebagai gudang tempat penampungan para pelaku kejahatan yang melarikan diri. Hal ini akan dapat menghambat usaha-usaha masyarakat internasional dalam memberantas kejahatan karena penjahat pelarian itu, lebih-lebih yang berkaliber internasional, dengan aman dan bebas berkeliaran, yang hanya disebabkan oleh karena belum adanya perjanjian ekstradisi dengan negara peminta.
Sebaliknya tindakan negara-negara yang bergitu saja menyerahkan orang yang diminta, walaupun sebelumnya belum ada perjanjian ekstradisi dengan negara peminta, merupakan tindakan yang kurang menghormati hak asasi manusia. Sebab seringkali seseorang melarikan diri dari wilayah suatu negara tidak selalu bermaksud untuk menghindari diri dari ancaman hukuman, tapi menghindari dari perlakuan yang sewenang-wenang dari penguasa negara tersebut.
Ekstradisi tumbuh dan berkembang dari praktek negara-negara yang lama kelamaan berkembang menjadi hukum kebiasaan. Dari praktek dan hukum kebiasaan inilah negara-negara mulai merumuskannya di dalam perjanjian-perjanjian tentang ekstradisi, baik yang bilateral maupun multilateral ataupun multilateral-regional, disamping menambahkan ketentuan-ketentuan baru, sesuai dengan kesepakatan para pihak.
Tetapi suatu hal patut dicatat bahwa sampai pada saat ini masih belum terdapat sebuah konvensi ekstradisi yang berlaku secara universal. Namun dasar-dasar yang sama telah diterima dan diakui sebagai asas-asas yang melandasi ekstradisi. Asas-asas itu adalah :
1. Asas kejahatan ganda atau double criminality
2. Asas kekuasaan atau speciality
3. Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik
4. Asas tidak menyerahkan warga negara
5. Asas non bis in idem
6. Asas kedaluarsa.
Sesuai dengan pokok bahasan dari makalah ini, maka penulis dalam hal ini hanya membahasa Asas tidak menyerahkan warga negara sendiri. Asas ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, “(1) Permintaan ekstradisi terhadap warganegara Republik Indonesia ditolak”.
Asas ini pada dasarnya memberikan kekuasaan kepada negara-negara untuk tidak menyerahkan warga negaranya sendiri yang dituduh melakukan kejahatan di dalam wilayah negara lain atau diluar wilayah suatu negara. Oleh karena itu, jika orang yang diminta ternyata adalah warga negara dari negara diminta, negara tersebut mempunyai kekuasaan untuk menolak permintaan negara peminta.
Dicantumkannya asas ini di dalam perjanjian dan perundang-undangan ekstradisi, disebabkan oleh karena kewarganegaraan seseorang sangat memegang peranan penting yaitu menyangkut status dari orang yang bersangkutan. Dan dengan demikian, juga hukum yang berlaku atas dirinya terutama yang menyangkut status personalnya tergantung dari kewarganegaraan orang tersebut. Demikian pula dalam lapangan hukum publik, masalah kewarganegaraan ini mempunyai peranan besar dan penting. Negara memberikan hak-hak dan membebani kewajiban-kewajiban tertentu kepada warga negaranya, tetapi tidak kepada orang asing. Orang asing dalam beberapa hal diperlakukan berbeda dengan warga negaranya sendiri.
Dalam kaitannya dengan asas tidak menyerahkan warga Negara sendiri untuk diadili di Negara lain, maka menurut hemat penulis cukup merepotkan pihak Indonesia dengan telah disahkannya perjanjian ektradisi antara Indonesia dengan Singapura untuk bisa menarik koruptor Indonesia yang telah berubah kewarganegaraan menjadi warga Negara Singapura diadili di Indonesia. Sebab, Singapura tidak akan mungkin menyerahkan warga negaranya sendiri untuk di adili di Negara lain. Kalaupun mau diadili, maka barang-barang bukti harus dibawa ke Singapura.
Hal ini adalah logis dan masuk akal, sebab seperti dikatakan oleh J.G. Starke : “Kewarganegaraan itu tiada lain daripada keanggotaan seseorang pada suatu negara”. Sebagai anggota dari suatu negara sudah tentu hubungannya dengan negara dimana dia menjadi anggota atau kewarganegaraan, mengandung segi kekhususan tersendiri pula.
Dalam hubungannya dengan ekstradisi, apabila warga negara dari negara diminta melakukan kejahatan di wilayah negara lain atau diluar wilayah suatu negara, kemudian negara yang merasa memiliki yurisdiksi untuk mengadili atas kejahatannya itu meminta penyerahan (negara peminta), negara diminta wajib untuk mempertimbangkan apakah warga negaranya itu akan diserahkan ataukah tidak.
Diberikannya kekuasaan kepada suatu negara untuk tidak menyerahkan warga negaranya, berdasarkan atas suatu pertimbangan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya. Misalnya jika dia diserahkan akan dikhwatirkan dia akan diadili menurut sistem hukum dan peradilan yang sangat lain dan asing jika dibandingkan dengan sistem dan peradilan di negaranya sendiri. Tambahan pula, negara diminta mungkin sangat meragukan apakah peradilan negara peminta betul-betul bisa berjalan secara jujur, bebas dan obyektif sehingga warga negaranya yang diadili itu betul-betul memperoleh keadilan yang sama seperti kalau dia diadili dan dihukum di negaranya sendiri.
IV. KESIMPULAN
Dari pembahasan singkat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan politik hukum nasional Indonesia yang menganut asas tidak menyerahkan warga negaranya sendiri dalam hal ekstradisi, disamping mengikuti konvensi internasional juga terutama adalah dalam rangka perwujudan tujuan dan peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya dari kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan penguasa negara lain jika diserahkan untuk diadili di negara lain tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Admawirya. Sejarah Hukum Internasional, terjemahan, Jilid I cetakan I, Binacipta, Bandung, 1969.
I. Wayan Parthiana. Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 1990. Cetakan II, 318 halaman.
J.E. Sahetapy. Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana. Disertasi, Alumni, Bandung, 1979.
Subagio. Aneka Masalah Hukum Tata Negara RI, Alumni, 1976.

Perkembangan generasi Hak Asasi manusia (HAM)


Secar garis besar perkembangan pemikiran HAM dapat dibagi pada empat generasi. Generasi pertama, berpendapat bahwa pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik, berdasarkan prinsip kebebasan dan ditujukan pada eksistensi insan pribadi dan kemungkinan perkembangannya. Secara lebih spesifik konsep hak asasi pertama ini lebih bernuansa hukum, antara lain mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, dan lain-lain.
Generasi kedua, pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Akan tetapi pada generasi kedua ini pula, hak yuridis kurang mendapat penekanan, sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial budaya, hak ekonomi dan politik. Selajutnya lahir Generasi ketiga, sebagai reaksi pemikiran sebelumnya. Generasi ini menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum alam dalam satu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan (The Rights Of Developement). Generasi ketiga juga merumuskan HAM sebagai hak bangsa-bangsa yang memperoleh dasar dari solidaritas bangsa-bangsa. Dalam pelaksanaannya, ternyata hasil pemikiran generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan antara penekanan hak ekonomi dan hak-hak lain yang menjadi terabaikan.
Setelah banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari pemikiran HAM generasi ketiga, lahirlah Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif pada aspek kesejahteraan rakyat. Pemikiran generasi keempat dapat dilihat dalam Declaration of The Basic Duties of Asia Fasific and Government (1983). Deklarasi tersebut memuat beberapa masalah penting, sebagai berikut:

1. Pembangunan berdikari (Self Development). Yakni pembangunan yang membebaskan rakyat dan bangsa dari ketergantungan dan sekaligus memberikan kepada rakyat sumber-sumber daya sosial-ekonomi.

2. Perdamaian. Dalam hal ini bukan semata-mata berarti anti perang, anti nuklir dan anti perang bintang. Tetapi justru bagaimana melepaskan diri dari budaya kekerasan (Culture of Violence) dan menciptakan budaya damai (Culture Of Peace).

3. Partisipasi rakyat. Artinya hak asasi manusia bukanlah tanggung jawab sepihak, melainkan menuntut partisipasi seluruh elemen masyarakat.

4. Hak-hak budaya. Adanya upaya dan kebijaksanaan penyeragaman merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi berbudaya, karena mengarah ke penghapusan kemajemukan budaya (multikulturalisme) yang seharusnya menjadi identitas kekayaan suatu komunitas warga dan bangsa

5. Hak keadilan sosial. Sebagai realisasinya, keadilan sosial tidak saja berhenti dengan menaiknya pendapatan perkapita, mellainkan terus berkelanjutan pada pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Beralih kepada pemahaman HAM di Indonesia, secara garis besar Prof. Bagir Manan membagi perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang).

Pasal-pasal dalam UDHR mewakili tiga generasi HAM sekaligus, bertalian dan merefleksikan sebuah kontinum sejarah perjuangan manusia untuk mencapai kemanusiaan yang sesungguhnya.

Menurut ahli hukum Prancis Karel Vasak (Weston, 1992), HAM dibagi menjadi tiga generasi.

Generasi pertama adalah HAM yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik yang tercantum dalam Pasal 2-12 UDHR. HAM dalam generasi ini merupakan bentuk aktualisasi dari doktrin kebebasan (liberte) dan sebagai bentuk pelepasan pengekangan individu oleh negara yang sebelumnya terjadi. HAM generasi ini lebih menunjukkan "kemenangan" semangat individualisme.
Liberté: Hak Sipil Politik
Generasi pertama, hak sipil politik muncul pada abad 17 hingga 18 melalui teori-teori kaum reformist yang berkaitan erat dengan revolusi-revolusi di Inggris, Amerika dan Perancis. Dimulai dengan filosofi politik tentang kebebasan individu dan hubungan ekonomi serta doktrin sosial “laissez-faire” (sebuah doktrin yang menentang campurtangan pemerintah dalam masalah ekonomi selain kepentingan untuk memperbaiki perdamaian dan hak kepemilikan). Generasi pertama ini lebih menempatkan hak asasi manusia dalam terminologi negatif (freedoms from) daripada sesuatu yang positif (rights to). Kepemilikan bagi generasi pertama ini adalah hak-hak sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 -21 Dekalarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang mana termasuk didalamnya adalah bebas dari diskriminasi gender, ras, dan bentuk-bentuk diskriminasi lainya hak untuk hidup, bebas dan merasa aman; bebas dari perbudakan atau perbudakan tanpa disengaja, bebas dari penyiksaan dan kekejaman yang tidak manusiawi; penangkapan dan pengasingan yang sewenang-wenang, hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil; bebas dari campurtangan dalam hal-hal pribadi; bebas untuk berpindah dan menetap; hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak pasca penyiksaan, bebas untuk berpikir, berpendapat dan beragama; kebebasan untuk beropini dan berekspresi; kebebasan untuk mendapatkan ketenangan dan berserikat; dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan secara langsung atau melalui pemilihan yang bebas. Juga didalamnya adalah hak untuk memiliki kekayaan hak milik. Hak dasar inilah yang di perjuangkan pada saat revolusi Amerika dan Perancis dan yang mengilhami kebangkitan kapitalisme.
Namun akan salah bila kita menyatakan hak-hak tersebut dan hak generasi pertama lainnya merupakan ide “negative” semata seperti dipertentangkan dengan hak “positive.” Hak merasa aman, untuk mendapatkan pengadilan yang adil, untuk mendapatkan suaka atau perlindungan karena penyiksaan dan pemilihan yang bebas, sebagai contoh, tidak bisa diwujudkan tanpa tindakan nyata dari pemerintah. Konsep generasi pertama ini adalah harapan kebebasan, sebuah perlindungan yang melindungi seseorang, baik secara individu maupun dalam sebuah perserikatan dengan lainnya terhadap penyalahgunaan otoritas politik. Inilah pokok pikirannya. Yang ditonjolkan oleh konstitusi di hampir semua negara di dunia dan diadopsi oleh mayoritas kovenan dan deklarasi internasional sejak PD II, merupakan konsep dasar liberal barat tentang hak asasi manusia yang kadang-kadang dibuat dengan sentuhan romantisme yang mengetengahkan suatu kejayaan individualisme alaThomas Hobe dan John Locke terhadap statisme Hegelian.
Generasi kedua, HAM yang berkait hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang tercantum dalam Pasal 22-27 UDHR. HAM dalam generasi ini lebih mencerminkan akomodasi terhadap nilai-nilai sosialisme dan sebentuk apresiasi terhadap doktrin persamaan (egalite). Generasi ini hadir sebagai kritik terhadap doktrin individualisme yang memberi toleransi atas terjadinya kemiskinan dan eksploitasi pemilik modal atas buruh.
Égalité : Hak Ekonomi, Sosial dan BudayaGenerasi kedua, hak ekonomi, sosial dan budaya berasal dari tradisi sosialis, yang telah dibayangkan oleh para penganut paham pergerakan Saint-Simonian di perancis pada awal abad 19 dan di promosikan dengan cara yang berbeda-beda melalui perjuangan-perjuangan revolusioner dan pergerakan kesejahteraan yang telah terjadi sejak saat itu. Hal ini, sebagian besar, merupakan suatu response terhadap penyalahgunaan perkembangan kapitalis dan konsepnya yang tidak kritis secara esensi mengenai kebebasan individu yang mentolerir dan bahkan meligitimasi ekploitasi kelas pekerja. Sejarah memperlihatkan bahwa hal ini merupakan ”counterpoint” terhadap generasi pertama akan hak sipil dan politik dimana mereka memandang hak asasi manusia lebih pada terminologi yang positif (hak untuk) dari pada terminologi negatif (bebas dari) dan mengharuskan lebih banyak intervensi negara untuk menjamin produksi yang adil dan distribusi nilai-nilai atau kemampuan yang ada. Ilustrasi dari beberapa hak-hak tersebut dijelaskan dalam pasal 22-27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia seperti hak akan keamanan social, hak untuk bekerja dan hak perlindungan terhadap ketidakadaan pekerjaan, hak untuk mendapat standar hidup yang cukup untuk kesehatan dan kesehjateraan diri sendiri dan keluarga, hak untuk pendidikan dan hak untuk perlindungan terhadap hasil karya ilmiah, sastra dan seni.
Oleh sebab itu dengan cara yang sama kita tidak bisa mengatakan bahwa semua hak yang diangkat oleh masyarakat generasi pertama dalam hak sipil dan hak politik tidak dapat di dipandang sebagai “hak-hak negative” dan sebaliknya semua hak yang dianut generasi kedua dalam hak ekonomi, social dan budaya tidak bisa dilabel “hak-hak positif.” Sebagai contoh, hak memilih pekerjaan, hak untuk membentuk dan bergabung dengan kumpulan dagang, hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya masyarakat (pasal 23 dan 27) tidak harus mewajibkan tindakan nyata dari Negara guna menjamin ketentraman dan kenyamanan masyarakat. Meskipun demikian, sebagian besar hak generasi kedua mengharuskan intervensi negara sebab hak tersebut menyangkut harapan akan materi dari pada barang-barang yang bersifat tidak nampak (non materi). Secara fundamental hak generasi kedua diklaim sebagai kesetaraan social. Akan tetapi, karena keterlambatan munculnya, socialist-komunist dan pengaruh “Dunia Ketiga” yang sesuai dengan masalah2 internasional, penginternasionalisasikan hak-hak ini relative lambat muncul. Dan dengan kekuatan kapitalisme pasar bebas yang menggunakan ”bendera” globalisasi pada awal abad 21, maka belum terlihat hak-hak keadilan tesebut akan muncul dengan segera pada waktu ini. Sebaliknya, dengan semakin jelas ketidak adilan sosial yang diciptakan oleh kapitalisme nasional dan transnasional yang bebas dan tidak ada pertanggung jawaban melalui penjelasan-penjelasan gender atau ras, maka mungkin harapan untuk hak-hak generasi kedua akan bertumbuh dan menjadi matang. Kecenderungan ini sudah jelas dengan berkembangnya Uni Eropa dan usaha-usaha yang lebih luas untuk meregulasi institusi keuangan interpemerintah dan Korporasi transnational guna melindungi kepentingan public.

Generasi ketiga, HAM yang berkait hak-hak solidaritas atau persaudaraan (fraternite) yang menunjukkan bangkitnya nasionalisme Dunia Ketiga seputar distribusi kekayaan secara sama dengan negara maju. HAM generasi ini dapat ditemukan dalam Pasal 28 UDHR.
Fraternité: Hak Solidaritas
Akhirnya, generasi ketiga yang mengusung hak solidaritas, dengan menarik inti dari dan menkonseptualkan kembali harapan-harapan dari dua generasi hak sebelumnya, perlu dimengerti sebagai suatu produk yang muncul dari kebangkitan dan kemunduran nation-state dalam pertengahan abad 20 terakhir. Bersandar pada pasal 28 Deklarasi HAM yang menegaskan “setiap orang berhak atas tatanan sosial dan internasional” yang mana hak tersebut diangkat dalam deklarasi ini untuk dapat diwujudkan secara penuh, generasi ini muncul untuk mengangkat dan memperjuangkan enam hak yang di klaim oleh kedua generasi sebelumnya. Tiga dari hak-hak ini mencerminkan munculnya nasionalisme Dunia Ketiga dan revolusinya dalam mengangkat harapan-harapan (misalnya harapan untuk suatu pembagian kembali kekuasaan, kekayaan, dan nilai dan kemampuan penting lainnya): hak atas politik, economy, social, dan penentuan sendiri secara budaya, hak untuk perkembangan social dan hak untuk turut berpatisipasi dan merasakan manfaat dari “warisan untuk manusia. Tiga hak lain dari generasi ketiga adalah: hak untuk perdamaian, hak untuk lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, hak untuk memperoleh bantuan kemanusiaan bencana.
Semua enam hak ini cenderung dianggap sebagai hak kolekti yaitu menghendaki usaha-usaha bersama dan intensif dari semua kekuatan sosial. Akan tetapi, masing-masing dari ini juga mencerminkan dimensi individu. Maksudnya adalah meskipun dikatakan bahwa hak tersebut merupakan hak kolektif semua bangsa dan masyarakat (khususnya Negara-negara berkembang dan masyarakat yang masih bergantung) untuk menjamin sebuah tatanan ekonomi internasional baru yang akan menghilangkan halangan-halangan bagi pembangunan economy dan social mereka, ini juga bisa dikatakan merupakan hak individu setiap orang yang turut merasakan manfaat dari kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kepuasaan materi dan kebutuhan non materi lainya. Penting juga dikatakan bahwa mayoritas dari hak solidaritas ini adalah lebih bersifat aspiratif dan statusnya sebagai norma hak asasi manusia secara internasional masih tidak ambigiu.
Dengan demikian, dalam berbagai tahap sejarah modern, isi dari hak asasi manusia telah di defenisikan secara luas dengan harapan bahwa hak yang dianut oleh setiap generasi perlu saling mengisi bukan dibuang dan digantikan yang lain. Isi dari sejarah hak manusia mencerminkan suatu persepsi yang berkembang dari suatu tatanan nilai-nilai telah dipupuk yang mengharapkan adanya suatu keberlanjutan demi kestabilan manusia
 Di banyak negara, gagasan UDHR yang tertuang dalam pasal-pasalnya sering terhenti pada tingkat normatif (das sollen), sedangkan tingkat implementasi (das sein) tidak terealisasi maksimal, khususnya menyangkut generasi kedua HAM.

HAM atau ekonomi?
Sulitnya mengimplementasi nilai-nilai HAM generasi kedua tidak bisa dilepas dari perekonomian suatu negara. Di negara yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi seperti Indonesia, aneka ketentuan yang berkait dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak akan tertangani maksimal. Penyebab utamanya, kelangkaan dana yang sanggup mengcover agenda-agenda yang berdimensi ekonomi itu.

Negara-negara yang terbelakang secara ekonomi, tetapi telah membangun sistem politik demokratis, biasanya dihadapkan masalah dilematis antara memenuhi HAM warganya dengan risiko negara kian mengalami beban ekonomi amat berat atau tidak memenuhi HAM. Contoh, secara objektif Indonesia sulit memenuhi ketentuan Pasal 28H Perubahan Kedua UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Dilema ini sulit dijawab negara-negara yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi, termasuk Indonesia.

Intinya penghargaan dan pemenuhan terhadap HAM warga negara (khususnya HAM generasi kedua) tidak terlepas dari kondisi perekonomian suatu negara. Semakin sejahtera perekonomian suatu negara, semakin besar probabilitas bagi negara itu untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil) HAM warganya.

Sebaliknya, kian terpuruk perekonomian suatu negara, kian besar probabilitas pelecehan terhadap HAM warganya yang dilakukan oleh negara.Akhirnya, kondisi semacam inilah yang membangkitkan pesimisme bahwa membicarakan masalah HAM tidak lagi relevan di negara-negara yang mengalami kebangkrutan ekonomi seperti Indonesia. Pasal-pasal HAM dalam konstitusi yang berdimensi ekonomi hanya menjadi deretan kata yang terdengar indah, tetapi hanya slogan kosong yang tidak pernah menjadi kenyataan. Boleh jadi pasal-pasal HAM itu sudah menjadi dead clause.